GMNI Jambi Desak Gubernur Reformasi Sistem di RSUD Raden Mattaher, Jangan Sekedar Ganti Direktur

Jambi 

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jambi menyoroti persoalan serius dalam pelayanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher. GMNI menilai, pencopotan direktur utama rumah sakit tersebut oleh Gubernur Jambi tidak akan membawa perubahan signifikan jika tidak diikuti dengan reformasi sistemik dalam tata kelola pelayanan publik.

Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig Syarif Sitohang, menyampaikan bahwa berbagai keluhan masyarakat menunjukkan adanya kemunduran dalam pelayanan rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Jambi. Banyak pasien justru dirujuk ke luar daerah, seperti ke Palembang dan Padang, akibat keterbatasan layanan dan lambannya penanganan di RSUD Raden Mattaher.

"Rumah Sakit yang beroperasi di daerah Provinsi seharusnya menjadi benteng terakhir masyarakat dalam mencari kesembuhan ataupun pemulihan, bukan pintu keluar menuju Rumah Sakit di Luar Provinsi. RSUD Raden Mattaher saat ini bukan sekedar butuh pergantian jabatan struktural (Direktur), namun dibutuhkan reformasi total. Kami mendorong agar Bapak Gubernur Jambi tidak berhenti di level rotasi jabatan, melainkan membenahi sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh", ujar Ludwig dalam pernyataannya di Jambi, Sabtu (08/11).

GMNI menilai, lambannya pelayanan di RSUD Raden Mattaher merupakan gejala dari kemandekan birokrasi dan lemahnya pengawasan publik. Pergantian direksi tanpa evaluasi struktural hanya akan menjadi kosmetik politik tanpa memperbaiki akar persoalan.

Organisasi mahasiswa yang berhaluan nasionalis ini menyerukan agar Pemerintah Provinsi Jambi segera mengambil langkah konkret:

1. Melakukan audit manajerial menyeluruh terhadap seluruh bidang pelayanan di RSUD Raden Mattaher.

2. Mengevaluasi kinerja wakil direktur bidang pelayanan dan memastikan mekanisme rujukan pasien berjalan transparan.

3. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan nonmedis, sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan.

4. Membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap pelayanan rumah sakit.

"Kesehatan adalah hak rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Apabila RSUD Raden Mattaher tidak mampu menjadi rumah harapan rakyat, maka Pemerintah Provinsi harus berani melakukan perombakan menyeluruh, mulai dari manajemen hingga etos pelayanan kerja terhadap publik", tegas Ludwig.

GMNI Cabang Jambi menutup pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil ikut mengawal pembenahan layanan publik di sektor kesehatan. Menurut GMNI, semangat reformasi pelayanan publik harus menjadi bagian dari cita-cita Trisakti Bung Karno: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.(NUR)